JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan akan tetap bersikap kritis meski menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap itu disampaikan menjelang peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan keikutsertaan PKS dalam pemerintahan tidak berarti partainya berhenti mengoreksi kebijakan yang dinilai belum tepat.

Baca juga: Survei Poltracking: Gerindra Teratas 22,9 Persen, Kepuasan di Bidang Ekonomi Paling Rendah

“Sikap kritis diperlukan agar kebijakan yang belum tepat dapat diperbaiki,” ujar Almuzzammil dalam Bimbingan Teknis Nasional PKS di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Meski demikian, ia menegaskan PKS tetap mendoakan dan mendukung kesuksesan pemerintahan Presiden Prabowo.

Kritis, konstruktif, solutif

Almuzzammil menyebut Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman telah menyampaikan posisi partai secara langsung kepada Presiden Prabowo di Istana Negara. PKS, kata dia, akan bersikap kritis, konstruktif, sekaligus solutif dalam mencari jalan keluar atas persoalan bangsa.

Baca juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran: Klaim Capaian Pemerintah, Catatan Kritis, dan Survei yang Terbelah

PKS menyatakan akan mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang berpihak pada rakyat, serta memberi masukan untuk mempertajam arah kebijakan.

Soroti karhutla

Salah satu sorotan PKS adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). PKS meminta Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menangani karhutla secara lebih cepat, tegas, dan tuntas.

Desakan serupa juga disuarakan mahasiswa yang menggelar aksi di Jakarta hari ini. Salah satu dari lima tuntutan mereka adalah penetapan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional, serta penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab.