JAKARTA – Aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk raksasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Spanduk tersebut menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai terus meluas.
Menanggapi aksi itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah tudingan bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa dalam menangani karhutla.
Baca juga: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, PKS Tegaskan Tetap Kritis dan Desak Karhutla Ditangani Tuntas
“Bukan tidak ngapa-ngapain sebagaimana yang ditulis di spanduk,” ujar Prasetyo.
Ia menegaskan pemerintah telah berusaha sekeras mungkin dan tidak menghendaki karhutla berlarut-larut.
Upaya yang disebut pemerintah
- Pengerahan pasukan darat dan relawan untuk memadamkan api.
- Penggunaan armada udara, termasuk helikopter, meski karakteristik lahan gambut membuat pemadaman lebih sulit dibanding tanah mineral.
- Penegakan hukum, dengan sanksi terberat berupa pencabutan izin.
- Edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, karena faktor manusia disebut sebagai penyebab utama kebakaran.
Karhutla jadi sorotan utama
Karhutla menjadi salah satu isu yang paling banyak disorot dalam peringatan dua tahun pemerintahan. Kabut asap telah memicu ratusan ribu kasus ISPA, mengganggu ribuan penerbangan, dan mendorong ASEAN mengeluarkan peringatan kabut tertinggi.
Baca juga: Survei Poltracking: Gerindra Teratas 22,9 Persen, Kepuasan di Bidang Ekonomi Paling Rendah
Desakan agar karhutla ditangani lebih serius juga disuarakan PKS sebagai partai koalisi, serta aliansi mahasiswa yang menuntut karhutla dan banjir ditetapkan sebagai bencana nasional. Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah memanggil Menko Polkam dan Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional ke Istana untuk membahas penanganan karhutla.
