JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 19.708 titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh Indonesia per Jumat (23/10/2026) pukul 15.00 WIB. Luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 41.554 hektare. Dari jumlah itu, sekitar 26.681 hektare masih belum padam.
Kalteng paling parah
Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan kondisi terberat. Di sana tercatat 13.297 hotspot dengan luas lahan terbakar 25.942 hektare, dan sekitar 19.076 hektare di antaranya belum berhasil dipadamkan.
Baca juga: Mantan Panglima TNI Widodo AS Tutup Usia 82 Tahun, Panglima Pertama dari Matra Laut
Di Sumatera Selatan, area yang belum padam mencapai sekitar 2.187 hektare. Sementara itu, di Jambi luas lahan yang belum padam melonjak menjadi 716 hektare dari 377 hektare sehari sebelumnya. Sejumlah indikator di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur dilaporkan menurun dibandingkan hari sebelumnya.
Kondisi masih dinamis
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengingatkan bahwa situasi karhutla belum bisa dianggap terkendali.
“Tren hotspot dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa kondisi karhutla masih dinamis,” ujar Berton.
Baca juga: BMKG Tetapkan Status Awas Hujan Ekstrem di Aceh Hari Ini, Empat Provinsi Siaga
Ia menegaskan, penurunan hotspot dalam satu hari tidak bisa langsung dijadikan tanda keberhasilan. Menurutnya, ukuran keberhasilan penanganan adalah berkurangnya luas lahan yang belum padam dan terlindunginya warga dari paparan asap.
71 ribu personel dan 58 unit udara
Hingga Kamis (22/10/2026), pemerintah telah mengerahkan 71.878 personel darat dan 58 unit armada udara, termasuk helikopter water bombing dan pesawat patroli. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga dilakukan di Kalteng dan Sumsel dengan menyemai es kering dan garam (NaCl).
OMC disebut berhasil memicu hujan di sebagian wilayah Kalteng serta memperbaiki jarak pandang dan menurunkan kadar PM2,5 di Sumsel. Meski begitu, Berton menekankan hasil tersebut masih perlu dievaluasi dan belum berarti seluruh sumber api telah padam. Prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan api benar-benar padam, terutama di lahan gambut, melindungi masyarakat dari asap, dan mencegah kebakaran berulang.
